[Ekonomi dan Keuangan]
Jakarta, Pelita
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Emir Moeis berpendapat dugaan pembelian batubara ilegal oleh PT Indonesia Power (IP) selaku anak perusahaan PT PLN di bidang pembangkitan sulit dilacak karena sistemnya memang tidak jelas.
"Ketika IP kekurangan pasok terpaksa beli batubara dari pasar spot. Ini yang sulit dilacak dari mana. Jadi, sebagai perusahaan besar, saya tak yakin IP benar-benar membeli batubara ilegal secara sengaja," kata dia kepada Antara, di Jakarta, Sabtu (8/9).
Penegasan tersebut berkaitan dengan pemberitaan di sejumlah media massa bahwa PT IP diduga melakukan pembelian batubara ilegal, karena sejumlah perusahaan pemasoknya diketahui bukan yang direkomendasikan pemerintah.
Menurut Emir, IP dalam melakukan pembelian batubara tentu akan mendapatkan pengawasan ketat, termasuk kontrak pembelian batubara sebagai bahan bakar sejumlah PLTU yang dioperasikannya.
Meski IP sudah kontrak jangka panjang dengan perusahaan besar seperti PT BA, tetapi karena sistemnya kadang tidak jalan maka terpaksa membeli dari pasar spot. Hanya saja, masalahnya tidak ada pihak yang mengontrol kegiatan yang dilakukan mitra pemasok batubara bagi IP tersebut di lapangan.
"Kalau kemudian perusahaan tersebut mendapatkan batubara secara ilegal, tentunya hal itu sulit untuk dilacak oleh IP selaku pembeli, dan saya rasa itu bukan kesalahan IP lagi," kata Emir.
Belum adanya sistem kontrol dan mekanisme yang jelas mengenai kegiatan bisnis batubara selama ini, menurut Emir, ikut memicu aksi jual beli dan penambangan batubara ilegal atau yang dikenal dengan Penambangan Tanpa Izin (PETI). PETI itu masalah nasional dan harus diselesaikan oleh semua lini yang ada, terutama pemerintah daerah.
Lemahnya sistem pengusahaan batubara di Indonesia sebelumnya juga sudah diakui Irjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Endro Utomo. "Selama ini pemerintah hanya mengatakan jangan beli yang ilegal, tapi yang mana yang ilegal itu enggak jelas."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar